Jurnal Diskresi

0.0 (0 ratings)

Administration

55 views

Read the latest research and scholarly articles from Jurnal Diskresi, exploring critical insights into discretion in law, policy, and public administration.

Articles in this Journal

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (Studi di Kecamatan Maluk)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di kecamatan maluk ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilaya...

View Full Research

PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi publik serta mengidentifikasi hambatan dan solusi Komisi Informasi Provinsi NTB dalam pelaksanaan kewena...

View Full Research

ASPEK HUKUM PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL DI KOTA MATARAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur keberadaan pengatur lalu lintas informal, menilai efektivitas penegakan hukumnya, serta mencari solusi terbaik dari perspektif hukum administrasi negara melalui metode penel...

View Full Research

KEKUATAN MENGIKAT PEMBERLAKUAN TAP MPRS NOMOR XXV TAHUN 1966 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Salah satu TAP MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku, yaitu TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis I...

View Full Research

KETIDAKPATUHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. mengenai kepastian hukum didalamnya terkait pelaksanaan Putu...

View Full Research

EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PERTANAHAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani permasalahan pertanahan, khususnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTS...

View Full Research

PELAKSANAAN ASAS STELSEL AKTIF TERHDAP PEROLEHAN AKTA KELAHIRANMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran serta faktor penghambat dan pendukung menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No...

View Full Research

EFEKTIVITAS SISTEM PENGAWASAN VISA ON ARRIVAL (VOA) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi di Kantor Imigrasi Mataram)

Imigrasi terhadap Visa on Arrival (VoA) di Wilayah Kantor Imigrasi Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. mengetahui faktor penghambat dan solusi dari pelaksanaan penegakkan hukum melalui Pengawasan Keim...

View Full Research

HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA DI BAWAH UMUR YANG SUDAH/PERNAH KAWIN DALAM PEMILIHAN UMUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak memilih dalam pemilihan umum khususnya untuk subjek hukum yang sudah atau sudah pernah kawin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yakni studi dokumen dengan menggunakan pendekatan perund...

View Full Research

DISHARMONI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Disharmoni Putusan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai batas usia calon kepala daerah yang mencerminkan kompleksitas akibat kewenangan judicial review yang...

View Full Research

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN TIM PEMERIKSA DAERAH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Penelitian ini berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Tim Pemeriksa Daerah Dewan...