Lalu Husnu Yahya, M. Saleh, AD. Basniwati

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD OLEH DPRD (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

Introduction

Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan apbd oleh dprd (studi di kabupaten lombok tengah). Analisis pengawasan DPRD Lombok Tengah terhadap pengelolaan APBD, khususnya sektor pendidikan. Mengungkap faktor penghambat dan rekomendasi untuk tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam sektor pendidikan, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan DPRD telah dilakukan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut antara lain adalah keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD dalam memahami dokumen anggaran, kurangnya ketersediaan data dan laporan kinerja yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, serta rendahnya pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh DPRD telah berjalan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah No 1 tahun 2024 pada pasal 21 dan 22 tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah sudah berjalan optimal serta harus tetap diperkuat melalui pelatihan, pemanfaatan tenaga ahli, serta digitalisasi data pengawasan untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Review

This study critically examines the implementation of oversight by the Regional People's Representative Council (DPRD) of Central Lombok Regency over the management of the Regional Budget (APBD), with a specific focus on the education sector. Addressing a highly pertinent issue in local governance and public financial accountability, the research aims to analyze both the execution of this oversight function and the factors influencing its effectiveness. The chosen geographical scope provides valuable context, offering insights into the practical challenges and mechanisms of legislative scrutiny at the sub-national level in Indonesia. Utilizing a juridical-empirical approach, the study collected data through a combination of interviews, observations, and documentary analysis, providing a comprehensive view of the oversight process. The findings indicate that DPRD's oversight activities largely adhere to established Standard Operational Procedures (SOPs), aligning with local regulations such as DPRD Regulation No 1 of 2024. However, the research also uncovers several critical factors that impede the overall effectiveness of this oversight. These include the limited technical capacity of DPRD members in understanding complex budget documents, a notable scarcity of performance data and reports from the Education Department, and an underutilization of technology-based information systems, all of which present significant hurdles to robust accountability. Despite identifying these challenges, the study concludes that the implementation of DPRD's oversight over APBD management in Central Lombok Regency is already "optimal," yet simultaneously asserts the need for continuous reinforcement. The recommendations provided—focusing on targeted training for members, leveraging expert assistance, and digitalizing oversight data—are practical and directly address the identified weaknesses. These proposed measures are crucial for fostering greater transparency and accountability in local financial governance. The research thus offers valuable insights for policymakers and practitioners, emphasizing that even "optimal" processes require strategic enhancements to achieve true effectiveness and responsiveness to public needs.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.