Muhammad Nasirudin Albani, Chrisdianto Eko Purnomo, Haeruman Jayadi

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN TIM PEMERIKSA DAERAH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Introduction

Kedudukan dan kewenangan tim pemeriksa daerah dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Analisis kedudukan & kewenangan Tim Pemeriksa Daerah DKPP di UU No. 7/2017 Pemilu. Ungkap posisi ad hoc lemah & usulkan revisi untuk perkuat penanganan pelanggaran etik di daerah.

Abstract

Penelitian ini berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengetahui kedudukan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan empat pendekatan: Undang-undang, Historis, Konseptual, dan kasus. Hasil Penelitian menujukan bahwa : 1) pengaturan Tim Pemeriksa Daerah sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017. 2) Kedudukan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 berada di daerah dan bersifat ad hoc yang mengakibatkan Tim Pemeriksa Daerah tidak memiliki Kedudukan yang cukup kuat. 3) kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa di atur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 yang menyatakan kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Hanya memeriksa Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara pemilu jika diberikan mandat untuk melaksanakan Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pusat. Dengan begitu perlu dilakukan Revisi Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 untuk memperkuat peran dari Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran etik di daerah.

Review

This paper, titled “Kedudukan dan Kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” addresses a highly pertinent topic concerning the integrity and effectiveness of electoral oversight in Indonesia. By focusing on the Regional Examining Teams (TPD) of the Election Organizers' Honorary Council (DKPP) within the framework of Law No. 7 of 2017, the study sets out to elucidate their regulatory basis, status, and authority. The application of a normative legal research methodology, encompassing statutory, historical, conceptual, and case approaches, promises a robust and multi-faceted analysis, crucial for understanding the intricate legal landscape governing electoral ethics and accountability at the sub-national level. The research delivers several key findings that significantly contribute to understanding the operational strengths and weaknesses of the TPD. It confirms that while the TPD’s existence is regulated under Law No. 7 of 2017 and DKPP Regulation No. 5 of 2017, their institutional *kedudukan* (position) is inherently weak due to their regional and *ad hoc* nature. More critically, the study reveals that the TPD’s *kewenangan* (authority) is severely circumscribed, limited to merely examining alleged ethical violations and contingent upon a specific mandate from the central DKPP. These findings directly answer the research questions, highlighting a clear disparity between the assumed importance of regional oversight and the actual legal empowerment of the TPD. The paper effectively identifies a critical gap in the current legal framework, where the decentralization of electoral oversight faces significant institutional constraints. The conclusion that the TPD's weak position and conditional authority hinder their effectiveness in resolving regional ethical violations is a compelling one. Consequently, the recommendation for a revision of Law No. 7 of 2017 and DKPP Regulation No. 5 of 2017 to strengthen the TPD's role is a valuable policy implication derived from the research. For future iterations or a full manuscript, it would be beneficial to elaborate on the practical consequences of these limitations with concrete examples and perhaps propose specific amendments, offering a more detailed blueprint for legislative reform.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.