Anggara Aryandhana, Kaharudin, Haeruman Jayadi, Riska Ari Amalia

PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Law

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi publ...

Review:

This study, titled "PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK," undertakes an...

View Full Research

Dika Pola Rizki, Minollah, Agung Setiawan, Beverly Evangelista

ASPEK HUKUM PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL DI KOTA MATARAM

Law

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur keberadaan pengatur lalu lintas informal, menilai efektivitas penegakan h...

View Full Research

Baiq Safira Putri Salsabila, Galang Asmara, Rachman Maulana Kafrawi, Agung Setiawan

KEKUATAN MENGIKAT PEMBERLAKUAN TAP MPRS NOMOR XXV TAHUN 1966 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Law

Salah satu TAP MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku, yaitu TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernya...

View Full Research

Aris Munandar, Chrisdianto Eko Purnomo, Haeruman Jayadi, Riska Ari Amalia

KETIDAKPATUHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA)

Law

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII...

Review:

The submitted paper, "KETIDAKPATUHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDAN...

View Full Research

Lalu Yazid Ferdiansyah, M. Saleh, AD. Basniwati, Ashari

EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PERTANAHAN

Administration

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam...

Review:

This study addresses a highly pertinent topic concerning the oversight role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, specifically its West Nusa...

View Full Research

Faras Ramadhan, Rr. Cahyowati, AD. Basniwati

PELAKSANAAN ASAS STELSEL AKTIF TERHDAP PEROLEHAN AKTA KELAHIRANMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)

Policy, Administration

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran serta faktor pengha...

Review:

This paper undertakes an investigation into the implementation of the "active stelsel principle" concerning the acquisition of birth certificates in U...

View Full Research

Lalu ariyadi saputra, RR. Cahyowati, Khairul Umam

EFEKTIVITAS SISTEM PENGAWASAN VISA ON ARRIVAL (VOA) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi di Kantor Imigrasi Mataram)

Law

Imigrasi terhadap Visa on Arrival (VoA) di Wilayah Kantor Imigrasi Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasia...

Review:

This paper, "EFEKTIVITAS SISTEM PENGAWASAN VISA ON ARRIVAL (VOA) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi...

View Full Research

Dinda Chairunnisa, Ida Surya, M. Saleh

HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA DI BAWAH UMUR YANG SUDAH/PERNAH KAWIN DALAM PEMILIHAN UMUM

Law

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak memilih dalam pemilihan umum khususnya untuk subjek hukum yang sudah atau sudah pernah kawin. P...

View Full Research

Andika Wisnu Wijaya, Galang Asmara, Riska Ari Amalia

DISHARMONI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH

Law

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Disharmoni Putusan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai...

View Full Research

Muhammad Nasirudin Albani, Chrisdianto Eko Purnomo, Haeruman Jayadi

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN TIM PEMERIKSA DAERAH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Law

Penelitian ini berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7...

Review:

This paper, titled “Kedudukan dan Kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang...

View Full Research