Septiara Elvionita, Moulyta Elgi Trinanda, Raesitha Zildjianda

TANTANGAN HUKUM DAN KEABSAHAN PERKAWINAN DI ERA DIGITAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Introduction

Tantangan hukum dan keabsahan perkawinan di era digital menurut hukum positif indonesia. Analisis tantangan hukum & keabsahan perkawinan di era digital menurut hukum positif Indonesia. Soroti isu identitas, bukti, dan perlindungan hak. Temukan kebutuhan pembaruan regulasi.

Abstract

Perkawinan di era digital menghadirkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan serta pengaturan perkawinan yang dilaksanakan melalui platform digital atau aplikasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, perkawinan yang dilakukan secara daring atau melalui aplikasi semakin banyak dijumpai, yang menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan hukumnya dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang muncul terkait dengan keabsahan perkawinan digital serta pentingnya pembaruan regulasi guna mendukung perkawinan yang dilaksanakan melalui media digital. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul, seperti isu identitas, bukti keabsahan perkawinan, dan perlindungan hak-hak pasangan yang terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan analisis yuridis, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen hukum, serta literatur yang relevan guna memberikan solusi terhadap tantangan hukum yang dihadapi oleh perkawinan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam proses perkawinan, keabsahan perkawinan secara digital masih memerlukan penyesuaian dalam tatanan hukum agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Review

This paper, titled "TANTANGAN HUKUM DAN KEABSAHAN PERKAWINAN DI ERA DIGITAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA," addresses a highly pertinent and contemporary issue concerning the legal validity and regulation of digital marriages within the framework of Indonesian positive law. The abstract effectively highlights the growing prevalence of online marriages and the associated legal ambiguities arising from rapid technological advancements. The stated objective to analyze these legal challenges and the necessity of regulatory updates, alongside identifying potential issues such as identity verification, evidence of validity, and partner rights protection, positions this study as a crucial contribution to family law jurisprudence in the digital age. The research employs a normative approach with juridical analysis, focusing on existing legislation, legal documents, and relevant literature to propose solutions. This methodology is well-suited for addressing the identified legal gaps and provides a solid foundation for understanding the current legal landscape and its shortcomings. The abstract clearly articulates key challenges, acknowledging that while technology offers convenience, the legal validity of digital marriage critically requires adaptation within the existing legal order. The emphasis on ensuring individual rights protection underscores the paper's commitment to both practicality and justice, making its findings potentially significant for policymakers and legal practitioners alike. While the abstract strongly makes a case for the necessity of legal adaptation and reform, a deeper insight into the specific *types* of regulatory adjustments or proposed legal frameworks would further strengthen the paper's contribution. For instance, the abstract mentions providing "solutions" but doesn't elaborate on their nature within this summary. A more explicit outline of potential policy recommendations or comparative insights from other jurisdictions that have grappled with similar issues could significantly enhance the impact of the full study. Nevertheless, based on the abstract, this paper promises to be a timely and valuable examination of an evolving legal frontier, offering critical insights into how Indonesian positive law can better accommodate the realities of digital marriage. The work appears highly relevant for publication, provided the full manuscript delivers on the ambitious scope outlined.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.