Muhammad Ghaffari Risyantyo Risyantyo, Haerani, Irma Istihara Zain

PERAN BALE MEDIASI PROVINSI NTB SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN (STUDI DI BALE MEDIASI PROVINSI NTB)

Introduction

Peran bale mediasi provinsi ntb sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (studi di bale mediasi provinsi ntb) . Cari tahu peran Bale Mediasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Solusi alternatif yang lebih cepat, murah, dan mengutamakan perdamaian.

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan Bale Mediasi Provinsi NTB sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Proses litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu yang lama, biaya tinggi, serta berpotensi memperburuk hubungan antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Bale Mediasi menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mediator dan pihak terkait, serta studi dokumen terhadap peraturan dan kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui        Bale Mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Mediasi Provinsi NTB berperan penting dalam penyelesaian sengketa perdata dengan memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan mengutamakan prinsip perdamaian. Peranan Bale Mediasi Provinsi NTB tidak hanya melakukan mediasi tentang sengketa saja tetapi Bale Mediasi Provinsi NTB juga melakukan pembinaan kepada desa maupun daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong adanya Perbup/Perwalkot di daerah tersebut, dan juga memberikan pemahaman tentang mediasi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat di daerah.Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Bale Mediasi Provinsi NTB. Mekanisme yang pertama adalah alur mediasi. Alur mediasi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di antaranya pengajuan permohonan mediasi,penunjukan mediator dan sebagainya. Berikutnya proses mediasi dimana para pihak memulai proses mediasi di bantu oleh pihak ke3 yang bernama mediator.

Review

This paper, titled "PERAN BALE MEDIASI PROVINSI NTB SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN," addresses a critical issue in contemporary legal practice: the limitations and challenges associated with traditional court litigation. The authors astutely identify the prolonged timelines, high costs, and potential for relationship deterioration inherent in judicial processes. Consequently, the research aims to analyze the significant role of Bale Mediasi Provinsi NTB as a more effective and efficient alternative dispute resolution mechanism for civil disputes outside the formal court system, providing a timely and relevant contribution to the discourse on access to justice. Employing an empirical juridical research approach with a qualitative methodology, the study meticulously gathered data through interviews with mediators and relevant stakeholders, complemented by a thorough review of documents pertaining to regulations and resolved cases. The findings powerfully demonstrate that Bale Mediasi Provinsi NTB plays a crucial role in civil dispute resolution by offering solutions that are not only faster and more economical but also fundamentally prioritize the principle of peaceful settlement. Beyond direct mediation, the research highlights Bale Mediasi's broader mandate, which includes community capacity building, such as fostering district/city regulations (Perbup/Perwalkot) and enhancing public understanding of mediation, particularly in rural areas. The abstract also outlines the initial mechanisms, detailing the application process and mediator appointment. The paper's strength lies in its practical relevance and focus on a grassroots alternative dispute resolution initiative that addresses genuine societal needs. By detailing both the direct mediation function and the crucial community outreach and advocacy for local regulatory frameworks, the research offers a comprehensive view of Bale Mediasi's multi-faceted contribution. While the abstract provides a solid overview of its positive impact, future research could benefit from a deeper exploration into the specific challenges encountered by Bale Mediasi, a quantitative analysis of its success rates across different dispute types, and a more detailed examination of the long-term impact of its capacity-building efforts. Nevertheless, this study makes an important contribution to understanding the evolving landscape of civil dispute resolution in Indonesia, offering valuable insights for policymakers and legal practitioners interested in promoting accessible and peace-oriented justice.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.