Chairul Indra, Saniah, Muhammad Ilham

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Introduction

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perspektif undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Analisis perlindungan hukum korban begal di Indonesia berdasarkan UU No. 31/2014. Mengupas efektivitas regulasi, tantangan pemulihan psikologis & kompensasi, serta peran LPSK.

Abstract

Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (begal ) merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang semakin meresahkan masyarakat. Pada Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun. Korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan sering kali berada dalam situasi yang memaksa mereka. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan yang sifatnya imateril maupun materil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Secara deskriptif, penelitian ini mengandalkan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen (library research). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban pencurian dengan kekerasan (begal) dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui berbagai instrumen perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain yang relevan. Negara mengakui dan menjamin hak korban untuk memperoleh rasa aman, keadilan, serta pemulihan pasca kejadian. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama dalam aspek pemulihan psikologis dankompensasi yang memadai bagi korban. Penguatan kapasitas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban. Dengan perlindungan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih menjamin keadilan yang menyeluruh dan berkelanjutan, terutama bagi korban kejahatan yangpaling terdampak.

Review

This paper undertakes a timely and crucial examination of legal protection afforded to victims of violent theft, or "begal," in Indonesia, particularly within the framework of Law No. 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection. The abstract effectively highlights the increasing societal concern surrounding such crimes and the often-inadequate legal protection for victims, both material and immaterial. Employing a normative legal research methodology based on statutory and document analysis, the study sets out to descriptively analyze the existing legal provisions, providing a solid foundation for understanding the current landscape of victim rights in Indonesia. The research commendably identifies that the Indonesian legal system, including the Criminal Code (KUHP) and other relevant regulations, fundamentally acknowledges and guarantees victims' rights to safety, justice, and post-incident recovery. However, a significant strength of the paper lies in its critical assessment of the practical application of these provisions. It highlights a concerning gap, noting that current protection mechanisms are often ineffective, especially regarding crucial aspects like psychological recovery and adequate compensation for victims. The study’s recommendation to strengthen the capacity of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in providing comprehensive services is a pragmatic and well-justified step towards addressing these identified shortcomings. While the paper makes a valuable contribution by pinpointing the disjuncture between legal provisions and their practical efficacy, future research or a deeper dive could further elaborate on the specific systemic or institutional challenges faced by LPSK, or explore comparative perspectives from other jurisdictions. Nevertheless, this study serves as an important resource for policymakers, legal practitioners, and victim advocacy groups. By advocating for a more comprehensive and integrated approach to victim protection, it reinforces the imperative for the Indonesian criminal justice system to ensure more holistic and sustainable justice, particularly for the most vulnerable victims of violent crime.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.