Hidayat Hidayat, Sri Haryaningsih, Martinus Martinus

PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Introduction

Peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kota pontianak provinsi kalimantan barat. Kaji peran pemerintah & masyarakat dalam pembangunan Kota Pontianak, Kalbar. Analisis kualitatif mengungkap koordinasi, partisipasi, serta faktor pendukung & penghambat pembangunan daerah.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata dalam Santosa (2009: 131) Untuk mewujudkan good governance diperlukan prinsip sebagai berikut: Partisipatoris; Rule of law; Transparansi; Responsiveness; Konsensus; Persamaan hak; Efektifitas dan efisiensi; Akuntabilitas:. Adapun Kesimpulananya penelitian yaitu. 1) Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam membangunan adalah memiliki porsi yang cukup seimbang. Pemerintah Kota berperan dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan membahas proses pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memberi pengarahan dan pembinaan, menyuplai dana pembangunan, menjadi pelopor dan inovator, serta memberikan berbagai dorongan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan untuk ikut terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan dengan menyumbangkan usulan dan masukan terhadap pemerintah, melakukan pembangunan secara mandiri, mendukung pembangunan dalam bentuk nyata (tenaga dan harta benda), dan ikut serta dalam pengawasan pembangunan.. 2) Faktor pendukung hubungan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan kota Pontianak diantaranya adalah kesadaran masyarakat akan perannya dalam pembangunan serta pemahaman masyarakat akan manfaat pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, dorongan dan pendekatan dari Pemerintah kota Pontianak yang manusiawi juga menjadi faktor penting terciptanya pola kerjasama yang mutualistik antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan kota Pontianak.Saran untuk kedepanya agar Pemerintah kota Pontianak menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengawasan pembangunan dengan memberikan porsi yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan secara mandiri.Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Masyarakat, Pembangunan.

Review

This study investigates the crucial roles of government and society, alongside factors influencing their cooperation, in the urban development of Pontianak City, West Kalimantan. Employing a qualitative descriptive approach, the research aims to provide a detailed understanding of this dynamic. The paper frames its inquiry within the broader context of good governance, referencing principles such as participation, rule of law, transparency, and accountability, thereby highlighting the relevance of robust collaborative mechanisms for effective urban progress. The chosen methodology is appropriate for exploring the nuanced interactions and perceptions central to this topic. The findings indicate a largely balanced and complementary relationship between the government and community in Pontianak's development. The municipal government is identified as a coordinator, facilitator, funder, pioneer, and motivator, channeling aspirations and providing guidance. Concurrently, the community actively engages in all phases of development, from planning and independent implementation to providing tangible support (labor and resources) and participating in oversight. Key factors supporting this productive collaboration include the community's awareness of its developmental role, understanding of project benefits, and the government's humanistic and approachable engagement strategies, which foster a mutualistic partnership. While the study successfully delineates the respective roles and identifies facilitating factors, a notable omission from the presented abstract is the lack of discussion regarding "faktor-faktor yang menghambat kerjasama" (factors inhibiting cooperation), despite this being stated as a primary objective. Addressing this aspect would provide a more comprehensive and balanced understanding of the challenges inherent in such partnerships. Nevertheless, the research offers a valuable recommendation: to empower the community as a primary partner in development oversight by granting them increased autonomy in supervision. This suggestion aligns well with good governance principles and offers a practical avenue for strengthening participatory development in Pontianak.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.