Firdaus Arifin

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL MENTERI DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Introduction

Kedudukan dan kewenangan serta pertanggungjawaban wakil menteri dalam menjalankan pemerintahan menurut undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Menganalisis kedudukan, kewenangan, dan pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam pemerintahan Indonesia berdasarkan UU No. 39/2008. Menyoroti kejelasan hukum dan revisi kebijakan untuk efektivitas.

Abstract

Jabatan Wakil Menteri di Indonesia, yang pertama kali diperkenalkan pasca proklamasi kemerdekaan, terus menjadi subjek perdebatan terkait kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, regulasi mengenai peran dan fungsi Wakil Menteri masih kurang jelas, menimbulkan tantangan dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri serta menilai efektivitas perannya dalam konteks pertanggungjawaban, kinerja, dan anggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas kerangka hukum dan operasional posisi Wakil Menteri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya revisi kebijakan dan peraturan terkait untuk memastikan peran Wakil Menteri memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan nasional.

Review

This paper addresses a highly pertinent and enduring issue within Indonesian public administration and constitutional law: the role of the Vice Minister. It correctly identifies the ongoing debate and the practical challenges stemming from the perceived ambiguity in Law No. 39 of 2008 regarding their status, authority, and accountability. This timely investigation into a position crucial for governmental efficiency, yet often debated for its unclear parameters and impact on budget management, is commendable and demonstrates a clear understanding of a significant administrative challenge. Employing a normative juridical research methodology, complemented by a qualitative analysis of relevant legislation and court decisions, provides a robust framework for examining the legal underpinnings of the Vice Minister's position. The research effectively pinpoints the core problem: the lack of regulatory clarity concerning the Vice Minister's functions, which directly impacts their effectiveness in terms of performance, accountability, and budget management. The finding that a clearer legal and operational framework is essential for improving government efficiency and effectiveness is a direct and impactful conclusion, firmly supported by the chosen methodology. The study’s implications are significant, advocating for necessary policy and regulatory revisions to ensure Vice Ministers genuinely contribute to national objectives. This research serves as a valuable resource for policymakers seeking to refine the structure of state ministries and optimize governmental operations, offering concrete recommendations for enhancing the efficiency and effectiveness of government. Overall, the paper provides a strong foundation for future legislative and policy discourse on this important topic.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.