Hani Riadho Nasution, Abd. Harris

Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia

Introduction

Kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha di indonesia. Kaji kedudukan hukum konsumen vs pelaku usaha di Indonesia. Analisis perlindungan UU No. 8/1999 & KUH Perdata, kendala penegakan, dan solusi untuk hubungan adil & seimbang.

Abstract

Kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha di Indonesia merupakan isu penting yang perlu dikaji secara mendalam, mengingat konsumen sering berada pada posisi yang lemah dalam praktik transaksi, terutama akibat dominasi pelaku usaha dalam menentukan syarat-syarat perjanjian serta keterbatasan konsumen dalam memahami hak-hak hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha, mengkaji bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume dan KUH Perdata, serta menemukan kendala dan solusi dalam mewujudkan keseimbangan kedudukan hukum antara kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung oleh analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun UUPK dan KUH Perdata telah memberikan perlindungan yang jelas bagi konsumen dan pelaku usaha, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan minimnya tanggung jawab sebagian pelaku usaha, sehingga dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum untuk menciptakan hubungan yang adil, seimbang, dan harmonis antara konsumen dan pelaku usaha.

Review

This paper, "Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia," addresses a critical and highly relevant issue concerning the often-vulnerable position of consumers in legal relationships with businesses in Indonesia. The abstract clearly articulates the problem: consumers frequently face disadvantages due to business dominance in contract terms and their own limited understanding of legal rights. The research aims to comprehensively analyze the legal standing of consumers, explore existing legal protections under Indonesia's Consumer Protection Law (UUPK) and the Civil Code, and identify key obstacles and solutions to achieving a balanced legal relationship. The methodology is outlined as normative legal research, employing statutory, conceptual, and case approaches, supported by qualitative analysis of secondary data from literature, regulations, and court decisions. The study offers a valuable contribution by highlighting the disparity between robust legal frameworks and their practical implementation. It commendably utilizes both the UUPK and KUH Perdata to establish a comprehensive basis for consumer rights and business obligations. The findings effectively pinpoint the core challenges hindering effective consumer protection, namely weak law enforcement, low public legal awareness, and insufficient responsibility from some business actors. These identified constraints are crucial for understanding the systemic issues at play. Furthermore, the paper provides practical recommendations for improvement, advocating for stronger regulations, enhanced oversight, and improved legal education, all of which are essential for fostering a fairer and more equitable marketplace. While the abstract strongly presents the research's intent and findings, a more detailed elaboration on the "case approach" in the methodology, if specific illustrative cases were indeed analyzed, could further enrich the discussion on practical challenges and proposed solutions. Future research building on this foundation might consider specific sectorial analyses (e.g., digital services, financial products) where consumer vulnerabilities manifest distinctly, or delve deeper into the *mechanisms* for implementing the proposed solutions—for instance, detailing specific regulatory reforms or innovative legal education programs. Despite these potential areas for further exploration, this paper provides a solid analytical framework and serves as an important call to action for policymakers and stakeholders to strengthen consumer protection in Indonesia.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.