Hanisa Hanisa, Sri Haryaningsih, Elyta Elyta

ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Introduction

Analisis kebijakan dalam pengelolaan sampah di kelurahan bangka belitung darat kecamatan pontianak tenggara. Analisis kebijakan pengelolaan sampah di Pontianak Tenggara. Mengungkap kesadaran masyarakat rendah, fasilitas minim, & mengusulkan sanksi serta peningkatan sarana prasarana.

Abstract

Penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan program kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah yang dilaksanakan di daerah kelurahan Bangka Belitung Darat kecamatan Pontianak Tenggara. Pelaksanaan pengelolaan sampah ditujukan agar sampah dapat dikelola dengan baik untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori dari Bridgman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono 2002:65) Mengenai proses Analisis Kebijakan Publik, dimana dalam proses-proses yang mendukung Analisis Kebijakan tersebut terdapat lima proses yaitu: 1.Formulasi Masalah Kebijakan, kesimpulannya pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. 2.Perumusan Tujuan dan Sasaran, kesimpulannya dalam pengelolaan sampah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama teutama masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. 3.Mengidentifikasi Parameter Kebijakan, kesimpulannya dari Kelayakan Teknis masih dikategorikan layak namun fasilitasnya kurang, dan Kelayakan Administratif, dalam penelitaian ini baik dan mendukung. 4.Mencari Alternatif-Alternatif, kesimpulannya ada beberapa alternatif kebijakan yaitu Alternatif peningkatan kualitas sarana dan prasarana, dan Alternatif kebijakan pemberian sanksi terhadap pelanggar yang belum diterapkan. 5.Memutuskan Alternatif-Alternatif Pilihan, kesimpulannya melihat kondisi dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang belum efektif maka dengan menambah anggaran dapat mempermudah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah.Kata Kunci: Analisis kebijakan, Pengelolaan, Peraturan, Sanksi.

Review

This paper undertakes an analysis of waste management policy implementation in Kelurahan Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, a topic of significant local relevance given the persistent challenges associated with urban waste. The study's primary objective is to evaluate the execution of government policy concerning waste management programs, aiming to foster a cleaner and healthier environment. Employing a descriptive qualitative research approach, the paper provides a structured examination of the current situation. The abstract clearly outlines the methodology and theoretical framework, setting the stage for a systematic investigation into a crucial public service issue. A key strength of this research lies in its application of Bridgman and Davis's five-process framework for public policy analysis. This structured approach allows for a comprehensive breakdown of the policy landscape, from problem formulation to alternative selection. The abstract effectively summarizes the conclusions from each stage: identifying low public awareness and inadequate infrastructure as core problems, emphasizing increased community awareness as a key objective, confirming technical feasibility but noting facility deficiencies, proposing infrastructure improvements and sanctions as alternatives, and finally concluding with the need for increased budget allocation to enhance infrastructure. This systematic presentation of findings offers clear insights into the current state of waste management policy and potential intervention points. While the abstract provides a valuable overview of the study's conclusions at each stage of policy analysis, it would be beneficial for the full paper to elaborate on the depth of analysis undertaken *within* each step. For instance, a more detailed discussion on how the problem of low public awareness was assessed, the criteria used to evaluate the technical and administrative feasibility, or the comparative analysis of the identified policy alternatives (e.g., the potential impact and challenges of implementing sanctions versus infrastructure investment) would significantly strengthen the research. The current conclusion to increase the budget for infrastructure, while practical, could be further contextualized by a deeper exploration of how it directly addresses the identified problem of public awareness. Overall, this study offers a pertinent diagnostic tool for local policymakers, providing a foundational understanding for targeted improvements in waste management.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.