Achmad Rofiq Jati Usodo

Akibat Hukum Actio Pauliana dan Keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Nama Kreditur Konkuren (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga Smg)

Introduction

Akibat hukum actio pauliana dan keabsahan akta pemberian hak tanggungan atas nama kreditur konkuren (studi putusan nomor 11/pdt.sus-gll/2023/pn.niaga smg). Analisis hukum Actio Pauliana dan keabsahan akta Hak Tanggungan yang diberikan debitur pailit kepada kreditur konkuren, menyoroti pelanggaran hukum dan prinsip itikad baik.

Abstract

Praktik pemberesan harta pailit masih banyak terjadi permasalahan, salah satunya yaitu terkait debitur pailit yang melakukan perbuatan hukum dengan berusaha menutupi atau memindahkan harta bendanya kepada pihak lain dengan itikad tidak baik yang berakibat merugikan hak kreditur. Dalam hal kepailitan terdapat peran kurator yang memiliki wewenang atas pengelolaan serta kepengurusan harta debitur yang salah satu kewenangannya disebut Actio Pauliana yaitu melakukan pembatalan terhadap perbuatan debitur pailit yang dapat merugikan kreditur. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaturan terkait debitur pailit yang membebankan hak tanggungan serta mengkaji kedudukan kreditur konkuren yang menerima hak tanggungan dalam hal kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji putusan pengadilan serta ketentuan-ketentuan terkait kepailitan dan hak tanggungan. Pada pembahasan menunjukkan bahwa pembebanan hak tanggungan yang dilakukan setelah adanya putusan pailit yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur konkuren, merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang tertuang pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena setelah  dinyatakan pailit debitur dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, disamping itu menurut Pasal 24 Undang-Undang kepailitan debitur juga kehilahangan hak dan wewenang untuk mengurus harta kekayaanya yang termasuk dalam harta pailit. Selain itu kreditur konkuren sebagai pihak yang menerima hak tanggungan bertentangan dengan asas itikad baik serta telah melanggar hak subjektif orang lain dikarenakan merugikan hak-hak kreditur yang lain.

Review

This journal addresses a critical and persistent issue within bankruptcy proceedings: the fraudulent transfer of assets by bankrupt debtors to the detriment of creditors. By focusing on the legal consequences of Actio Pauliana, the study aptly highlights a vital mechanism designed to safeguard creditor interests against debtor maneuvers motivated by bad faith. The choice to analyze a specific court decision (Nomor 11/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga Smg) provides a valuable practical context, grounding the legal analysis in a real-world scenario where the validity of mortgage grant deeds involving concurrent creditors becomes contentious. This approach underscores the practical relevance of the research for practitioners and policymakers alike. The research's objectives are clear: to scrutinize the regulatory framework governing a bankrupt debtor's creation of mortgage rights and to ascertain the legal standing of concurrent creditors who accept such rights post-declaration of bankruptcy. Employing a normative juridical methodology, the study rigorously examines relevant statutory provisions, particularly those concerning bankruptcy and mortgage rights, alongside the selected court precedent. The findings are compelling, demonstrating that any mortgage burdening executed after a bankruptcy declaration by the debtor to a concurrent creditor is legally void. This invalidity stems from the debtor's loss of legal capacity under Article 1320 of the Civil Code and their forfeiture of rights and authority over the bankruptcy estate as stipulated by Article 24 of the Bankruptcy Law. Furthermore, the paper effectively argues that a concurrent creditor accepting such a mortgage acts contrary to the principle of good faith and infringes upon the subjective rights of other creditors. This comprehensive analysis not only clarifies the legal ramifications for both the debtor and the concurrent creditor in such situations but also reinforces the protective role of Actio Pauliana in maintaining the integrity of the bankruptcy estate. The study’s contribution lies in its clear articulation of the legal invalidity of these transactions, thus providing crucial insights for the fair and equitable settlement of bankrupt estates and the protection of all legitimate creditor claims.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.