Rahmat Hidayat, saur Panjaitan

Tata Kelola Administrasi Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi

Introduction

Tata kelola administrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa cicau kecamatan cikarang pusat kabupaten bekasi. Hadapi tantangan SDM, artikel ini mengulas tata kelola administrasi & penerapan good governance dalam pemerintahan Desa Cicau, Bekasi, sesuai UU No. 6/2014 demi desa sejahtera.

Abstract

Permasalahan klasik terjadi di desa – desa hampir seluruh Indonesia adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam mengelola desanya sehingga potensi sumber daya alam tidak bisa di kelola oleh desa tetapi dikuasai oleh pihak – pihak di luar desa tersebut. Solusi untuk permasalahan tersebut harus adanya program, sistem, kebijakan aturan, Undang – Undang yang terintegrasi baik dari pemerintah pusat, pemeritah provinsi, maupun pemerintah daerah untuk desa. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah Desa, diharapkan desa bisa menjadi milestone (tonggak) bagi terciptanya desa yang sejahtera. Permasalahan yang kompleks diharapkan bisa diuraikan satu demi persatu yang merupakan benang merah dari permasalahan klasik tersebut. Tata kelola yang baik (good governance) merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Tulisan ini mengulas tentang penerapan good governance dalam tata kelola desa. Adapun pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan deksriptif kualitatif sehingga penelitian mendeskripsikan dan menganalisis tentang penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa.

Review

This paper addresses a highly pertinent and critical issue concerning village administration in Indonesia, titled "Tata Kelola Administrasi Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi." The abstract clearly identifies a pervasive problem: a lack of competent human resources at the village level, which often leads to local natural resources being exploited by external parties rather than benefiting the community. It rightly argues for the necessity of integrated programs, systems, and policies across all government tiers, particularly highlighting the significant responsibilities placed on villages by Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. The paper's focus on good governance as a foundational solution to achieve prosperous and self-reliant villages is both timely and essential. The methodological approach, a descriptive qualitative analysis, is well-suited for exploring the application of good governance principles within the specific context of Desa Cicau. This choice suggests an intent to delve deeply into the 'how' and 'why' of administrative practices at the grassroots level, providing rich, contextual insights rather than broad, superficial observations. The theoretical grounding in "good governance" as the initial and crucial step for village governments provides a robust framework for the investigation, demonstrating a clear understanding of the academic and practical dimensions of the problem. To further enhance its impact, the full paper should explicitly articulate the specific findings and insights gleaned from the qualitative analysis of Desa Cicau. While the abstract sets the stage admirably by outlining the problem and methodology, a clearer indication of *what* has been observed regarding the implementation of good governance principles, the challenges encountered, and any concrete impacts in Cicau village would significantly strengthen its contribution. Detailing how the "benang merah" (common thread) of classic problems manifests in Cicau, through specific examples and outcomes, would offer valuable practical guidance and enrich the scholarly discourse on improving village governance in Indonesia.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.