Iryana Anwar

Program Peningkatan Kompetensi Anggota UKM Peradilan Semu

Introduction

Program peningkatan kompetensi anggota ukm peradilan semu . Tingkatkan kompetensi hukum mahasiswa STIH Biak Papua melalui UKM Peradilan Semu. Pelajari KUHP, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana lewat diskusi dan seminar untuk menjadi praktisi hukum kompeten.

Abstract

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Peradilan Semu adalah sebuah organisasi di bawah STIH Biak Papua yang bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa/anggota UKM dalam pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui kegiatan di luar kelas, seperti diskusi, seminar, dan aktivitas lainnya. Artikel ini memberikan gambaran singkat tentang kegiatan UKM Peradilan Semu di lingkungan STIH Biak Papua terkait dengan peradilan semu. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dibuka oleh moderator dan dilanjutkan dengan diskusi dan ceramah yang dipandu oleh narasumber terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengelola informasi seputar perkembangan hukum terkini. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menghasilkan praktisi dan akademisi yang kompeten di masa depan. Dalam hal ini, kegiatan UKM Peradilan Semu dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan di bidang hukum.

Review

The article, titled "Program Peningkatan Kompetensi Anggota UKM Peradilan Semu," presents a concise overview of the activities conducted by the Mock Trial Student Activity Unit (UKM Peradilan Semu) at STIH Biak Papua. The primary objective of this unit, as described in the abstract, is to bolster students' understanding of the Criminal Code (KUHP) and general legal acumen through extracurricular engagements like discussions, seminars, and other related activities. The abstract effectively sets the stage, underscoring the vital role of continuous legal education in cultivating proficient legal practitioners and scholars for the future. While the initiative to enhance practical legal skills among students is undeniably commendable and addresses a significant gap in traditional classroom learning, the abstract primarily indicates a descriptive narrative. It asserts that students "can obtain understanding and skills" but offers no suggestion that the article includes a methodology for assessing, measuring, or evidencing this claimed competence enhancement. For a more substantial academic contribution, the article would ideally delineate the specific structure of the "program," the pedagogical strategies employed, and, critically, some form of evaluation of the impact on student competence, moving beyond a simple list of conducted events. In conclusion, the subject matter of fostering practical legal competence in students is both relevant and important. However, to elevate this work to the standard of a robust journal article, it would greatly benefit from a more detailed exposition of the "Program Peningkatan Kompetensi," extending beyond a mere description of activities. Future iterations or a revised version could provide a structured account of the program's design, explicit learning objectives, evaluation methodologies, and demonstrable outcomes. As it stands, the abstract points towards a valuable report on a community service or best practice initiative, but it would require more depth, analysis, and empirical data to meet the typical research or analytical rigor expected for a peer-reviewed journal publication focused on "competence enhancement."

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.