Annisa Aryandhini, M. Saleh, Agung Setiawan

PERAN OMBUDSMAN PERWAKILAN NTB DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL DI KOTA MATARAM

Introduction

Peran ombudsman perwakilan ntb dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik digital di kota mataram. Ketahui peran Ombudsman NTB dalam mendorong transparansi & akuntabilitas pelayanan publik digital di Mataram. Temukan tantangan infrastruktur, SDM, dan solusi partisipasi publik.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Ombudsman perwakilan NTB dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik digital di kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan (Pendekatan Sosiologis (Sosiologi Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasan secara normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengambil peran strategis melalui pelaksanaan berbagai program intervensi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB turut berperan dalam mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik digital, khususnya di Kota Mataram, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, bukan berarti Ombudsman RI Perwakilan NTB tidak mempunyai hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB seperti, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia dan keterampilan digital, lemahnya jaringan internet di wilayah pedesaan, serta risiko keamanan siber dan privasi data. Sebagai solusi, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan digital melalui pendekatan strategis yang berfokus pada edukasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Salah satu strategi utamanya adalah memperluas sosialisasi mengenai kanal layanan digital seperti NTB Care, yang menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara mudah dan tanpa biaya.

Review

This empirical study comprehensively investigates the pivotal role of the Ombudsman Republic of Indonesia, NTB Representative, in enhancing the transparency of digital public services within Mataram City. Utilizing a robust methodological framework that integrates both a Statute Approach and a Sociological Approach, the research effectively captures the institutional and societal dimensions of public service oversight in the digital age. The paper’s objective to elucidate the Ombudsman's contribution to improved digital governance is clearly articulated, providing a focused inquiry into a critical area of public administration. The findings reveal that the NTB Ombudsman's involvement transcends traditional normative supervision of Law No. 25 of 2009 on Public Services. The institution actively adopts a strategic and proactive role by implementing various compliance intervention programs, thereby significantly boosting transparency and accountability in digital public services, particularly within Mataram. By championing principles of information openness and strategically leveraging information technology, the Ombudsman endeavors to foster a public service environment that is not only effective and efficient but also highly responsive to community needs. This demonstrates a sophisticated and multi-dimensional approach to improving governance. However, the study also judiciously identifies several pertinent challenges that impede the Ombudsman's operational effectiveness, including limitations in technological infrastructure, a scarcity of human resources with requisite digital skills, weak internet connectivity in rural areas, and inherent cybersecurity and data privacy risks. In response to these barriers, the NTB Ombudsman proposes strategic solutions centered on fostering increased public participation in digital service oversight. These strategies encompass extensive public education, collaborative initiatives, and innovative technology utilization, prominently featuring the promotion of platforms like NTB Care as accessible channels for citizen complaints. This research offers valuable insights into the complexities of digital public service oversight and provides practical, forward-looking recommendations.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.