Lusi Intan Puspita, Joni Emirzon, Elmadiantini

PERAN NOTARIS DALAM MEKANISME AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET

Introduction

Peran notaris dalam mekanisme agunan yang diambil alih (ayda) sebagai alternatif penyelesaian kredit macet. Pelajari peran Notaris dalam mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai alternatif penyelesaian kredit macet yang lebih efisien, menghindari proses lelang yang memakan waktu dan biaya.

Abstract

Kredit merupakan salah satu produk Bank yang menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Sebelum memberikan kredit Bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap debitur dan agunan yang dijaminkan untuk menghindarai persoalan yang dapat merugikan Bank. Akan tetapi kemungkinan terjadinya kredit macet tidak dapat dihindari. Sehingga terhadap kredit macet Undang-Undang Perbankan sudah mengatur terkait pengambilalihan agunan baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan. Merujuk pada Pasal 6 UU Hak Tanggung hal pertama yang dilakukan oleh bank dalam mengatasi kredit macet adalah melalui pelelangan. Akan tetapi, hal ini memakan banyak waktu dan biaya. Sehinga bank lebih memilih untuk menyelesaikan kredit macet melalui non litigasi yaitu dengan Mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Dalam mekanisme AYDA ini tidak terlepas dari peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank BPR Palembang menyimpulkan bahwa pertama, Notaris berperan penting dalam mekanisme AYDA sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undnag-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta otentik. Notaris juga berperan sebagai Pejabat Lelang Kelas II karena memiliki kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Kedua kewenangan Notaris didalam UUJN hanya diatur sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan membuat akta risalah lelang. Terkait kewenangan Notaris dalam penyelesaian kredit macet dan ketentuan Notaris dapat menjadi Pejabat Lelang tidak diatur di dalam UUJN Kata Kunci: Lelang; Agunan Yang Diambil Alih; Kredit Macet

Review

This paper addresses a highly pertinent issue in the Indonesian financial landscape: the resolution of non-performing loans (NPLs). Recognizing that traditional auction methods under Pasal 6 UU Hak Tanggung are often time-consuming and costly, banks increasingly opt for non-litigation alternatives, particularly the mechanism of Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), or Assets Taken Over. The study's primary objective is to elucidate the critical role played by Notaries within this AYDA framework. By focusing on how Notaries, as public officials, facilitate the alternative resolution of distressed credit, the research provides valuable insights into banking practices and the practical application of legal instruments in Indonesia's economic growth. The research, conducted at Bank BPR Palembang, yields two significant findings. Firstly, it affirms the indispensable role of Notaries in the AYDA mechanism, serving as both public officials authorized to create authentic deeds and as Class II Auction Officials competent to produce auction minutes. This dual capacity underscores their central function in formalizing the asset takeover process. However, the second, and arguably most crucial, finding highlights a notable legislative void: while the Notary Law (Undang-Undang Jabatan Notaris - UUJN) regulates their general authority in creating authentic deeds and auction minutes, it *does not explicitly stipulate* their specific powers concerning NPL resolution through AYDA or their capacity to act as an Auction Official within this particular context. The identified legal lacuna regarding the Notary's explicit authority in AYDA mechanisms and their role as an Auction Official within the UUJN presents a critical area for further consideration. While Notaries are clearly instrumental in the current practice of NPL resolution, the absence of specific provisions could potentially lead to ambiguities or legal challenges, impacting the efficiency and legal certainty of the AYDA process. This research, therefore, serves as a vital call for policymakers to review and potentially amend the UUJN to provide a clearer and more comprehensive legal basis for the Notary's crucial functions in non-litigation credit resolution. Further studies could also explore the impact of this legislative gap on various banking institutions beyond BPR Palembang and delve into comparative legal analysis with other jurisdictions.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.