Annisa Suci Rosana, Ana Silviana

PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MELAKSANAKAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BERSTATUS HGB DI KOTA SEMARANG

Introduction

Peran kantor pertanahan dalam melaksanakan penertiban tanah terindikasi terlantar berstatus hgb di kota semarang. Peran Kantor Pertanahan Semarang dalam penertiban tanah terlantar berstatus HGB. Ungkap faktor ekonomi & proses inventarisasi berdasarkan PP & Permen ATR/BPN.

Abstract

Berdasar atas Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 jo Pasal 3 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 tahun 2010 ada 4 tahapan dalam melakukan penertiban tanah terlantar, salah satunya ialah inventarisasi tanah terindikasi terlantar yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang memperoleh informasi dari hasil pemantauan lapangan Kantor Pertanahan atau dari laporan dinas maupun instansi lainnya. Kota Semarang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang ditemukan tanah terindikasi terlantar. Berdasar atas data inventarisasi tanah terindikasi terlantar Kantor Pertanahan Kota Semarang Tahun 2023 terdapat 10 objek tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan yang terindikasi tanah terlantar. Berdasar atas permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dua hal penting yakni faktor melatarbelakangi adanya tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan di Kota Semarang dan peranan kantor pertanahan dalam melaksanakan penertiban tanah terindikasi terlantar yang berstatus Hak Guna Bangunan di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Berdasar dari penelitian ini diketahui bahwasannya faktor yang melatarbelakangi adanya tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan di Kota Semarang ialah disebabkan karena faktor ekonomi, misalnya tanah yang dikuasai oleh Pemegang Hak hanya dijadikan sebagai investasi; Para pemegang hak belum dapat memanfaatkan tanahnya sebagaimana peruntukannya disebabkan adanya kemungkinan kekurangan modal atau belum adanya dana untuk memanfaatkan tanah tersebut. Kantor Pertanahan Kota Semarang mempunyai peran penting untuk melaksanakan tahapan inventarisasi tanah terindikasi terlantar.

Review

This paper addresses the pertinent issue of abandoned land with Hak Guna Bangunan (HGB) status in Semarang City, a critical concern within Indonesia's land management landscape. Grounded in the regulatory framework of PP 11/2010 jo Permen ATR/BPN 4/2010, the study meticulously investigates the factors contributing to land abandonment and defines the specific role of the Semarang City Land Office in its regularization, particularly focusing on the inventory stage. Employing a juridical-empirical research methodology, the authors aim to shed light on a localized problem with broader national implications, given the identified presence of 10 HGB-status abandoned land objects in Semarang City in 2023. A significant strength of this research lies in its clear identification of the primary factors underlying the phenomenon of abandoned HGB land. The study effectively highlights economic considerations, such as land being held purely for investment, and financial constraints faced by rights holders—including a lack of capital or funds for development—as key drivers. These findings offer crucial insights for developing targeted policy interventions. Furthermore, the paper accurately delineates the Semarang City Land Office's essential function, particularly emphasizing its pivotal role in the initial inventory phase of regulating indicated abandoned land, thereby underscoring the practical relevance of the research for local land administration practices. While providing valuable insights, the abstract suggests potential areas for further exploration to enhance the study's comprehensiveness. The research primarily focuses on the Land Office's role in the *inventory* stage; however, a more holistic examination of its involvement across all four stages of abandoned land regularization, as outlined in the foundational regulations, would offer a more complete understanding of its "peran" (role). Future research could also benefit from delving into the effectiveness of current enforcement mechanisms beyond inventory, assessing the challenges faced by the Land Office in compelling land utilization, and exploring the broader socio-economic impacts of such abandoned lands on urban development and public welfare.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.