Emilia Sahira, Ismail Eri Qomaini, Eny Kusdarini

Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

Introduction

Implikasi hukum 30% terhadap keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2024. Menganalisis implikasi hukum kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di Pemilu Legislatif 2024. Mengulas dasar hukum, tantangan penegakan, dan dampaknya pada kesetaraan gender serta demokrasi.

Abstract

Penelitian ini menyelidiki aspek-aspek kewajiban hukum yang terkait dengan kepatuhan terhadap batas minimal tersebut. Pertama, penelitian membahas dasar hukum yang mendukung kebijakan ini, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemilihan umum dan kesetaraan gender. Hal ini membantu memahami landasan hukum yang melandasi kebijakan tersebut dan potensi konsekuensi hukum bagi partai politik yang melanggar batas minimal. Analisis juga mencakup peran lembaga penegak hukum dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap kebijakan ini, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian mengungkapkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap representasi politik dan pemberdayaan perempuan. Ini termasuk analisis tentang bagaimana kehadiran lebih banyak perempuan dalam arena politik dapat mempengaruhi agenda kebijakan, dinamika kekuasaan, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Melalui tinjauan ini, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi struktur politik dan sosial masyarakat, serta upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam konteks politik. Implikasi kebijakan ini juga dieksplorasi dalam konteks perubahan budaya dan sosial yang lebih luas.

Review

The paper, titled "Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024," presents a timely and highly relevant investigation into the legal obligations and implications of the 30% quota for women's representation in the upcoming 2024 legislative elections. The abstract indicates a comprehensive approach, aiming to explore the foundational legal frameworks, the role of enforcement agencies, and the potential legal consequences for non-compliant political parties. This initial overview suggests a critical contribution to understanding the intersection of electoral law, gender equality, and democratic processes in Indonesia, making it a valuable addition to the current discourse. A key strength of this research lies in its dual focus on both the prescriptive legal aspects and the broader socio-political impacts. By delving into the "dasar hukum" and "peraturan perundang-undangan," the study promises to provide a robust legal analysis, illuminating the policy's underpinnings and the mechanisms for its enforcement. Furthermore, the abstract highlights an intention to explore the policy's effects on "representasi politik dan pemberdayaan perempuan," including its potential to influence policy agendas, power dynamics, and overall democratic quality. This multi-faceted approach, encompassing legal enforcement challenges and wider cultural and social changes, positions the research to offer profound insights into how such a quota can shape political structures and advance gender equality within the Indonesian context. While the abstract outlines a compelling scope, it could benefit from greater specificity regarding the methodology employed to achieve its ambitious objectives. Phrases such as "penyelidiki" and "analisis juga mencakup" hint at investigation, but a clearer indication of the research design (e.g., doctrinal legal research, empirical study, case studies, or a comparative approach) would enhance the reader's understanding of how these insights will be generated. Additionally, the abstract's use of "penelitian ini mengungkapkan" suggests that findings are already established, yet it does not offer any preliminary conclusions or key arguments. For a complete paper, a brief mention of the main findings or the central thesis would significantly strengthen the abstract, offering a clearer picture of the study's contribution beyond its intended scope. Clarifying these aspects would further refine the abstract's effectiveness in communicating the research's depth and ultimate impact.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.