Asep Ramdan Hidayat

Konstruksi Sosial terhadap Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kualitatif

Introduction

Konstruksi sosial terhadap hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah: studi kualitatif. Jelajahi konstruksi sosial hukum adat dalam sengketa tanah, keunggulannya dalam harmoni sosial, serta tantangan dualisme hukum dengan sistem formal untuk keadilan pluralis.

Abstract

Sengketa tanah merupakan isu kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek kepemilikan, tetapi juga legitimasi hukum antara negara dan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi sosial masyarakat terhadap hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah serta interaksinya dengan hukum formal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat pemerintah, dan masyarakat yang terlibat sengketa; penyebaran kuesioner kepada anggota komunitas adat; observasi lapangan; serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat karena dipandang lebih adil, cepat, murah, dan menekankan pada harmoni sosial. Mekanisme adat terbukti mampu menjaga kohesi sosial melalui musyawarah terbuka dan ritual budaya, sehingga keputusan lebih diterima masyarakat. Namun, ditemukan adanya kesenjangan antara legitimasi sosial hukum adat dengan legitimasi legal hukum formal yang menimbulkan dualisme hukum dalam praktik penyelesaian sengketa. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar norma yang diwariskan, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus diproduksi melalui interaksi masyarakat. Temuan ini memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat pengakuan hukum adat dan membangun sinergi dengan hukum formal guna menciptakan sistem hukum yang pluralis dan berkeadilan.

Review

This qualitative study offers a compelling analysis of the social construction of customary law in the context of land dispute resolution, particularly its interaction with formal legal systems. Through a robust case study design employing in-depth interviews, questionnaires, observation, and document analysis, the research effectively demonstrates the enduring social legitimacy of *hukum adat*. The findings critically highlight that customary law is perceived as more just, expeditious, and affordable, while also emphasizing social harmony and maintaining community cohesion through culturally embedded mechanisms. This contributes significantly to our understanding of legal pluralism and the continued relevance of non-state legal systems in contemporary societies, particularly in Indonesia. A key strength of this research lies in its empirical grounding and conceptual framing. By positing *hukum adat* not merely as inherited norms but as a dynamic social construct, the study provides a nuanced perspective on its adaptability and resilience. The identification of a crucial gap between the social legitimacy of customary law and the legal legitimacy of formal law, resulting in a dualistic legal practice, is particularly insightful. This finding underscores the complex challenges faced by communities navigating multiple legal frameworks and provides a strong foundation for understanding the practical implications of legal pluralism on the ground. The methodology appears sound, generating rich data that supports the intricate arguments presented. The implications of this research are substantial, extending beyond academic discourse to practical policy recommendations. The call for policymakers to strengthen the recognition of *hukum adat* and foster synergy with formal legal systems is a timely and vital contribution towards establishing a more pluralistic and equitable justice system. While the abstract details a single case study, its depth provides a valuable blueprint for understanding similar dynamics elsewhere. This study serves as an important reminder of the cultural embeddedness of justice and the necessity for legal frameworks to acknowledge and integrate diverse forms of social ordering.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.