afdoansyah afdoansyah, Rodlyah

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO. 755/PID.SUS/2017/PN.MTR).

Introduction

Tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana penempatan tenaga kerja indonesia (studi putusan pengadilan no. 755/pid.sus/2017/pn.mtr).. Tinjauan yuridis putusan bebas tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia. Analisis pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim pada kasus No. 755/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

Abstract

Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia studi putusan pengadilan no. 755/pid.sus/2017/pn.mtr). Jenis penelitian hukum ini normatif dan emipiris. Hasil penelitian ini menunjukan Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama didasarkan pada unsur-unsur pertanggung jawaban pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar undang-undang, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dolus atau kealpaan culpa, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggung jawaban pidana pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama harus memperhatikan peranan masing-masing pelaku baik itu pembuat, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membantu melakukan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan. Putusan Nomor: 755/Pid.Sus/2017/PN. Mtr harus didasarkan pada ketentuan di atas yang dikaitkan dengan ketentuan rumusan unsur yang ada dalam Pasal 103 ayat (1) huruf “f” dan “g” Jo. Pasal 51 huruf “d”, “g”, “h”,”i” dan “j” Jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Dalam pemutusannya hakim harus mempertimbangkan dalam mengambil keputusan yang mana segala sesuatu yang diambil oleh hakim adanya rasa bertanggung jawab yang tinggi, berkeadilan, dan sama dimata hukum, dalam memutuskan dalam suatu perkara hakim harus mengedepankan suatu unsur Yuridis, Non Yuridis dan pertimbangan sosiologis, suatu mempertimbangkan segala sesuatu dalam menjatuhkan pidana.

Review

The paper, titled "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO. 755/PID.SUS/2017/PN.MTR)," undertakes a juridical review of an acquittal in a criminal case concerning the placement of Indonesian migrant workers. Employing both normative and empirical legal methods, the research offers a comprehensive approach to examining judicial decisions within a critical area of Indonesian law. This study is highly pertinent, given the ongoing challenges in protecting Indonesian migrant workers and ensuring justice in cases of unlawful placement, making its focus on judicial accountability and legal interpretation particularly timely and relevant. The core findings of the study delineate the principles of criminal liability for perpetrators involved in the placement of Indonesian migrant workers, particularly when actions are undertaken jointly. It highlights the necessity of satisfying fundamental elements of criminal responsibility, including a breach of law, proof of intent (*dolus*) or negligence (*culpa*), the perpetrator's capacity for accountability, and the absence of any excusing circumstances. Crucially, the research underscores the importance of discerning the specific roles of each participant—be it the primary perpetrator, an accomplice, an assistant, or an instigator—when applying legal provisions such as those stipulated in Law No. 39 of 2004. The study emphasizes that the specific court decision (No. 755/Pid.Sus/2017/PN.Mtr) should be rigorously assessed against these statutory elements and that judicial discretion must prioritize high responsibility, justice, equality before the law, and a balanced consideration of juridical, non-juridical, and sociological factors in reaching a verdict. The paper's strength lies in its meticulous examination of a specific court decision, providing a practical illustration of legal principles in action. This case-study approach offers valuable insights into the complexities of proving criminal liability, especially in syndicated or collaborative offenses related to migrant worker placement. While the abstract clearly outlines the *criteria* for responsible judicial decision-making, a clearer articulation of *how* the specific acquittal (No. 755/Pid.Sus/2017/PN.Mtr) either adhered to or deviated from these stated principles could further enhance its impact. Nevertheless, the research makes a significant contribution to the discourse on judicial accountability and the robust application of protective legislation for Indonesian migrant workers, making it a valuable resource for legal scholars, practitioners, and policymakers seeking to enhance the legal framework and enforcement practices in this critical domain.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.