Robby Alexander Sidabutar, Riswan Munthe

Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Introduction

Tinjauan yuridis terhadap pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Analisis yuridis restitusi anak korban kekerasan seksual. Pelajari prosedur permohonan melalui LPSK, kendala, dan dasar hukum perlindungan anak sesuai PP 43/2017.

Abstract

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana adalah dengan mendapatkan restitusi. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Berddasarkan latar belakang tersebut, penulis menemukan masalah terkait dengan prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK, kendala permohonan restitusi dalam penanganan perlindungan anak kepada anak korban melalui Lembaga perlindungan saksi dan korban, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK,. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif). Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwa Prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui lembaga perlindungan saksi dan korban Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah restitusi yang secara khusus di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaa Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

Review

The article addresses a highly pertinent and critical issue concerning legal protection for child victims of sexual violence in Indonesia, specifically focusing on the provision of restitution. The abstract effectively highlights the significance of restitution as a mechanism for legal protection and compensation. It clearly articulates the research problem, identifying specific concerns related to the procedural aspects and inherent challenges in applying for restitution for child victims of sexual violence through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The objective, to ascertain these procedures, is well-defined and directly addresses the identified gap, signaling a relevant contribution to the discourse on victim's rights. The research employs a normative juridical methodology, which is appropriate given its aim to examine the application of positive law and specific legal provisions, such as Government Regulation No. 43 of 2017. This approach is well-suited for a "juridical review" as indicated in the title, focusing on the legal framework and procedural requirements. While the abstract clearly outlines the *procedure* for restitution applications, detailing the necessary documentation and information, it appears to concentrate heavily on describing *what* the procedure entails. A deeper exploration into the "kendala" (challenges) mentioned in the problem statement, perhaps through an analysis of implementation gaps or practical obstacles faced by victims or LPSK, could have further enriched the findings and provided a more comprehensive understanding beyond a mere reiteration of legal stipulations. The conclusion effectively synthesizes the core requirements for restitution applications through LPSK, anchoring them firmly in the relevant legal instrument. This clarity on the formal procedure is a valuable contribution, particularly for legal practitioners, policymakers, and victim advocates seeking to navigate the process. However, for a future iteration or subsequent research, it would be beneficial to expand on the practical implications of these procedures in addressing the "kendala" identified. Moving forward, the research could potentially pave the way for a more empirical study, examining the actual efficacy of these procedures and the impact of the identified challenges on the realization of restitution rights for child victims, thereby offering more actionable policy recommendations.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.