PROSES PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA, SECARA CUMA – CUMA DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
Home Research Details
Adyan Lubis, Muhamad Abas, Leonardo Sitorus

PROSES PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA, SECARA CUMA – CUMA DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

0.0 (0 ratings)

Introduction

Proses pelaksanaan bantuan hukum perkara pidana, secara cuma – cuma di pengadilan negeri karawang berdasarkan undang – undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Menganalisis proses pelaksanaan bantuan hukum gratis perkara pidana di PN Karawang berdasarkan UU No. 16/2011. Menjamin kesamaan hukum dan keadilan bagi warga tidak mampu.

0
52 views

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipergunakan sebagai suatu sarana mencapai kemudahan dan perlakuan khusussebagai tindakan afirmatif (tindakan yang dilakukan langsung oleh pemerintah) untuk menciptakan persamaan dan keadilan setiap warga negara yang kurangmampu di Republik Indonesia. Upaya tersebut tidak terlepas dari ketentuanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) di mana di dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadapbantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan tanggung jawab negara (stateresponsibility). Asas dari negara hukum mengandung prinsip “Equality Before The Law”(atau kedudukan yang sama dalam hukum) dan “Presumption Of Innocence”(atausering disebut prinsip praduga tak bersalah), merupakan pilar utama dari bangunannegara hukum (stated law) yang mengutamakan hukum di atas segalanya(supremacy of law) Pengakuan kedudukan tiap individu di muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (social stratum).


Review

The paper, titled "PROSES PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA, SECARA CUMA – CUMA DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM," aims to investigate the implementation of free legal aid for criminal cases at the Karawang District Court. The abstract effectively introduces the critical socio-legal context by highlighting Law No. 16/2011 as a crucial tool for affirmative action, ensuring equality and justice for underprivileged citizens. It strongly grounds the discussion in constitutional principles, referencing Article 28I of the 1945 Constitution, and emphasizing fundamental tenets of a rule of law state, such as "Equality Before The Law" and "Presumption Of Innocence." This establishes a robust theoretical and ethical framework for the importance of legal aid as a state responsibility. However, a significant discrepancy exists between the comprehensive scope implied by the title and the content of the abstract. While the abstract proficiently outlines the *rationale* and *legal foundations* for free legal aid, it completely omits any discussion regarding the "PROSES PELAKSANAAN" (PROCESS OF IMPLEMENTATION) at the Karawang District Court, which is the core focus indicated by the title. There is no mention of the research methodology employed (e.g., qualitative analysis, empirical study, interviews, document analysis), nor are there any preliminary findings, challenges identified, or specific observations about how this legal aid is actually administered in practice. This absence prevents the reader from understanding the study's approach and its contribution to an empirical understanding of the implementation process. To enhance its effectiveness, the abstract requires substantial revision to align with the research content implied by its title. It should be restructured to briefly outline the specific research questions or objectives concerning the implementation process at the Karawang District Court. Crucially, it needs to describe the methodology used to investigate this process and summarize the main findings or conclusions directly related to the practical aspects of providing free legal aid for criminal cases. Incorporating these elements would transform the abstract from a foundational statement into a concise and informative summary of the study's actual investigation and its contributions to understanding legal aid implementation in Indonesia.


Full Text

You need to be logged in to view the full text and Download file of this article - PROSES PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA, SECARA CUMA – CUMA DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM from JURNAL BUANA PENGABDIAN .

Login to View Full Text And Download

Comments


You need to be logged in to post a comment.