Agina Conari Augustisia, Muhammad Syaifuddin, Agus Trisaka

PERAN STRATEGIS NOTARIS DALAM OPTIMALISASI BPHTB: TELAAH RASIO HUKUM KEWAJIBAN PELAPORAN PPJB KEPADA KEPALA DAERAH

Introduction

Peran strategis notaris dalam optimalisasi bphtb: telaah rasio hukum kewajiban pelaporan ppjb kepada kepala daerah. Kaji peran notaris dalam optimalisasi BPHTB melalui kewajiban pelaporan PPJB kepada Kepala Daerah. Telusuri rasio hukum, implikasi pajak daerah, dan kebutuhan harmonisasi demi keadilan fiskal.

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah mengatur kewajiban baru bagi notaris untuk melaporkan pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah. Kewajiban ini menimbulkan perdebatan karena PPJB secara hukum belum menyebabkan peralihan hak yang sempurna. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji rasio hukum pengaturan tersebut dalam perspektif keadilan fiskal dan administrasi perpajakan daerah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan data empiris melalui wawancara dengan notaris dan pejabat Badan Pendapatan Daerah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis rasio hukum kewajiban pelaporan PPJB oleh notaris, implikasinya terhadap kepentingan pemungutan pajak daerah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif dan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban ini memiliki rasio hukum yang kuat dalam konteks optimalisasi pendapatan daerah dan transparansi transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun demikian, terdapat kebutuhan untuk harmonisasi peraturan agar kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah. Selain itu, rekomendasi diberikan agar peraturan pelaksanaannya disusun lebih rinci untuk menghindari potensi multitafsir dan meningkatkan efektivitas pelaporan.

Review

This paper critically examines a timely and significant issue within Indonesian regional tax administration: the new obligation for notaries to report Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) to local authorities, as stipulated in Government Regulation No. 35/2023. The authors adeptly highlight the contentious nature of this requirement, given that a PPJB does not yet constitute a perfect transfer of property rights, thus sparking debate on its legal and fiscal implications. The research sets out with the clear objective of scrutinizing the legal rationale behind this regulation from the dual perspectives of fiscal justice and efficient regional tax administration, particularly concerning Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Employing a robust normative-empirical methodology, the study effectively blends a comprehensive analysis of statutory regulations with practical insights gathered through interviews with key stakeholders, including notaries and officials from the Regional Revenue Agency. This mixed-method approach provides a well-rounded understanding of the issue. The findings are illuminating, asserting that the reporting obligation indeed possesses a strong legal basis for optimizing regional revenue and enhancing the transparency of land and/or building acquisition transactions. However, the research critically points out the necessity for harmonizing existing regulations to prevent conflicts with the fundamental principle of legal certainty in property rights transfer. Beyond identifying the underlying legal rationale and its benefits, the paper makes crucial recommendations for improving the implementation of this regulation. It strongly advocates for the development of more detailed implementing regulations to mitigate potential for multiple interpretations and to significantly enhance reporting effectiveness. The paper’s contribution lies in its balanced assessment, highlighting both the strategic potential of notaries in optimizing BPHTB through increased transparency, and the imperative for regulatory refinement to ensure legal consistency and fairness. This study offers valuable guidance for policymakers aiming to achieve optimal tax collection while upholding principles of legal certainty and administrative clarity in land transactions.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.