Muhamad Sofian, Firman Firman

Demokrasi Deliberatif dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Upaya Mencegah Kemunduran Demokrasi Indonesia

Introduction

Demokrasi deliberatif dalam perspektif hukum tata negara: upaya mencegah kemunduran demokrasi indonesia. Demokrasi deliberatif dalam hukum tata negara Indonesia: solusi cegah kemunduran demokrasi. Atasi partisipasi politik rendah, ancaman kebebasan berpendapat/berserikat melalui musyawarah, dialog & ruang publik.

Abstract

Menurut Survey yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terdapat beberapa permasalahan yang menandakan kemunduran demokrasi di Indonesia, diantaranya adalah rendahnya partisipasi politik, adanya ancaman kebebasan berpendapat, ancamana kebebasan berserikat, dan masih banyak lagi. Ditengah persoalan demokrasi Indonesia yang banyak dan rumit memerlukan suatu alternatif sehingga tujuan negara dapat tercapai. Demokrasi deliberatif dapat menjadi alternatif dalam menjadikan demokrasi Indonesia yang ideal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library Research) dan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang—undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Demokrasi deliberatif memberikan arti penting yang menekankan pada musyawarah dan penggalian masalah memalui dialog dimasyarakat. Upaya Mencegah kemunduran demokrasi di Indonesia dapat melalui ide Demokrasi deliberatif. Dapat ditawarkan konsep tentang skema mencegah kemunduran Demokrasi di Indonesia dapat melalui Tahapan Musyawarah lokal yang akan menghasilkan tiga hal yaitu adanya ketersediaan ruang publik yang demokratis, terjadinya dialog antar  warga, dan adanya komuniasi yang terbuka baik warga maupun pemerintah. Selanjutnya adanya ide dan gagasan baik berupa rekomendasi kebijakan atau lainnya diharapkan dapat mencipkan kebijakan yang inklusif serta legitimit. Tujuan dilakukan tahapan tersebut untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mengembalikan kemajuan demokrasi di Indonesia.

Review

This paper, titled "Deliberative Democracy in the Perspective of Constitutional Law: Efforts to Prevent the Decline of Indonesian Democracy," addresses a highly pertinent and urgent issue concerning the state of democracy in Indonesia. Citing findings from LP3ES, the abstract effectively highlights several critical indicators of democratic regression, including low political participation and threats to fundamental freedoms like expression and association. In response to these complex challenges, the paper proposes deliberative democracy as a viable alternative to foster an ideal democratic environment. Employing a normative legal research methodology, with a focus on library research and an analysis of relevant legislation, the study aims to provide a robust framework for understanding and implementing this alternative. The core contribution of this research lies in its exploration of deliberative democracy as a mechanism to prevent further democratic decline. The abstract clearly articulates the essence of deliberative democracy, emphasizing its focus on deliberation, dialogue, and problem-solving within society. A key strength is the proposed conceptual scheme, outlining a multi-stage process beginning with local deliberations. This process is envisioned to cultivate democratic public spaces, facilitate genuine dialogue among citizens, and foster open communication between citizens and the government. The ultimate goal, as articulated, is to generate inclusive and legitimate policies, rebuild public trust, and ultimately restore the trajectory of democratic progress in Indonesia. While the abstract presents a compelling case for deliberative democracy, the full paper would benefit from elaborating on the practical implementation challenges and contextual specificities. It would be valuable to delve deeper into how the proposed local deliberation stages would concretely tackle issues such as low political participation and threats to civil liberties, perhaps by identifying existing legal frameworks that could be leveraged or reformed. Furthermore, a detailed discussion on the analytical link between the "normative legal research" and "statutory approach" and the *creation* of these "democratic public spaces" and "dialogue" would significantly strengthen the argument. Nonetheless, this research offers a timely and theoretically grounded perspective on revitalizing democracy in Indonesia, providing a valuable contribution to the discourse on constitutional law and democratic governance.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.