Kamelisa Kamelisa, Martoyo Martoyo, Isdairi Isdairi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA SUNGAI SEGAK KECAMATAN SEBANGKI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021

Introduction

Implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di desa sungai segak kecamatan sebangki kabupaten landak tahun 2021. Analisis implementasi kebijakan Musrenbang di Desa Sungai Segak, Landak (2021). Mengkaji proses perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, dan tantangan pelaksanaannya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Grindle (dalam Nugroho, 2006: 134), Isi kebijakan mencakup: 1). Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan : a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan, manfaat yang dihasilkan dengan adanya musrenbang didesa sungai segak yaitu terbangunnya insfrastruntur jalan Rabat beton didesa sungai segak, b. Derajat Perubahan yang diiginkan yaitu proses implementasi kebijakan musrenbang yang sudah terlaksana merupakan hasil dari mufakat bersama dalam musrenbang, c. Letak pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan musrenbang didesa sungai segak masih terjadi ketimpangan, dimana aspirasi dari masyarakat marginal dan kaum perempuan sering tersingkat dalam proses penetapan program, d. Pelaksana Program, Pemeritah desa beserta Tim Musrenbang dan melibatkan Partisipasi Masyarakat, e. SumberDaya yang dikerahkan, tim pemandu musrenbang didesa sungai segak cukup memadai dan mampu menyelesaikan program musrenbang dengan terarah sesuai dengan visi dan misi desa sunai segak. 2). Kontek Impelentasi: a. Kekuasaan, kepentingan, dan aktor yang terlibat, program musrembang ini melibatkan pemerintahan tingkat desa yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat agar meningkatkan pastisipasi masyarakat dari berbagai aspek, b. karakteristik lembaga dan penguasa, masih terjadinya ketimpangan kedudukan serta masih adanya pemisahan suara minoritas terhadap kaum marginalKata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Musrenbang

Review

This paper offers a focused investigation into the implementation of the Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) policy in Sungai Segak Village, Landak Regency, for the year 2021. Employing a qualitative descriptive approach, the research utilizes Grindle's seminal theory of policy implementation, specifically examining both the content of the policy and its implementation context. This study is particularly pertinent given the importance of Musrenbang as a mechanism for participatory development planning and democratic governance at the grassroots level in Indonesia, providing valuable insights into how such policies translate into practice within a specific local context. The abstract effectively outlines the application of Grindle's theoretical framework by detailing the various facets of policy content and implementation context. The study identifies tangible benefits such as the construction of concrete roads, indicating successful outcomes in certain areas, and highlights the role of village government, the Musrenbang team, and community participation in program execution. Crucially, the research transparently uncovers significant challenges, including persistent imbalances in decision-making where the aspirations of marginalized groups and women are frequently overlooked, and a continued "ketimpangan kedudukan" (imbalance of status) and "pemisahan suara minoritas" (separation of minority voices). These findings offer a nuanced view, showcasing both the achievements and the persistent inequities within the participatory planning process. While providing a valuable descriptive account of Musrenbang implementation, the abstract suggests the analysis primarily identifies elements of Grindle's theory within the case study. A deeper analytical exploration of *why* certain imbalances and exclusions persist, or a more robust discussion of the interplay between policy content and the socio-political context, could further enrich the theoretical contribution. Future research building upon these findings might consider proposing concrete policy interventions to address the identified participatory inequities, or delving into the long-term consequences of such exclusions on community development and trust in local governance. Nevertheless, this study provides a solid and timely snapshot of Musrenbang implementation, laying important groundwork for subsequent inquiries into fostering more equitable and inclusive local planning processes.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.