Dhandy Parindo

Efektivitas Penerapan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak: Penelitian Kualitatif

Introduction

Efektivitas penerapan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak: penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menganalisis efektivitas Peraturan Desa tentang pencegahan perkawinan anak di Cirebon. Temukan dampaknya pada pemahaman masyarakat dan tantangan implementasinya.

Abstract

Perkawinan anak masih menjadi isu serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dengan prevalensi yang relatif tinggi akibat faktor ekonomi, pendidikan rendah, serta norma budaya yang mengakar. Pemerintah desa telah berupaya mencegah praktik tersebut melalui penerapan Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan perdes tentang pencegahan perkawinan anak di salah satu desa di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja; observasi lapangan; serta kuesioner sederhana kepada 25 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdes cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko perkawinan anak, terutama di kalangan remaja dan institusi pendidikan. Dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi faktor utama dalam memperkuat implementasi. Namun, efektivitas perdes masih terbatas pada aspek sosialisasi, sementara pengawasan dan evaluasi belum optimal. Hambatan utama adalah rendahnya pendidikan orang tua, tekanan ekonomi keluarga, serta praktik perkawinan diam-diam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdes merupakan langkah progresif, tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan melalui sosialisasi berbasis kultural, keterlibatan remaja sebagai agen perubahan, dan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga.

Review

This paper, "Efektivitas Penerapan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak: Penelitian Kualitatif," addresses a critically important and persistent social issue in Indonesia: child marriage. By examining the effectiveness of local village regulations (Perdes) as a preventative legal instrument, the study offers valuable insights into the on-the-ground implementation and challenges of combating this practice. The research is highly relevant, especially given the socio-cultural complexities and high prevalence rates in rural areas. Overall, the study presents a compelling analysis of a key community-level intervention and makes a significant contribution to understanding local governance's role in social change. Methodologically, the study employs a sound qualitative case study design, which is appropriate for delving into the nuanced dynamics of policy implementation at the local level. The data collection strategy, involving in-depth interviews with a wide range of stakeholders—from village officials and community leaders to parents and youth—along with field observations, provides a rich and multi-faceted perspective. The findings effectively demonstrate that while the Perdes has been instrumental in raising community awareness, particularly among adolescents and educational bodies, its success is significantly bolstered by the active support of religious and community leaders. The paper's strength lies in its balanced assessment, acknowledging the Perdes' effectiveness in socialization while frankly addressing its limitations in supervision and evaluation, and identifying critical barriers such as economic pressures and the practice of "silent marriages." While insightful, the study could benefit from further elaboration on how the "simple questionnaire to 25 respondents" integrates with the predominantly qualitative data, as its contribution to the overall qualitative analysis is not fully elucidated. The paper itself adeptly identifies areas for improvement, particularly concerning the need to strengthen supervision and evaluation mechanisms for the Perdes. The recommendations—focusing on culturally sensitive socialization, empowering youth as agents of change, and integrating with economic empowerment programs—are highly pertinent and provide actionable pathways for policymakers and community leaders. Future research could build upon these findings by exploring the long-term impacts of such integrated interventions, potentially incorporating comparative studies across different villages or districts to assess scalability and transferability of successful strategies. This research serves as a robust foundation for continued efforts to eradicate child marriage through locally tailored approaches.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.